Usai Lebaran, Kantor Perizinan Dipenuhi Pemohon Izin Usaha Angkutan dan Trayek

Petugas Layanan Operasional DPM PTSP sedang melayani pemohon mengurus perizinan di Perkantoran Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. (foto: Imam Syafii/ MalangTIMES).
Petugas Layanan Operasional DPM PTSP sedang melayani pemohon mengurus perizinan di Perkantoran Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. (foto: Imam Syafii/ MalangTIMES).

MALANGTIMES - Memiliki kendaraan atau angkutan umum wajib mengurus izin usaha angkutan dan trayek, karena izin yang berlaku selama enam bulan tersebut menyangkut keselamatan dan kelayakan kendaraan angkutan umum.

Tercatat dalam sehari sekitar 30 an pemohon yang mendominasi dalam mengurus izin usaha angkutan dan trayek di Perkantoran Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Malang, Rabu (5/7/2017).

Pengelola Layanan Operasional DPM PTSP Kota Malang, Rachim mengatakan tiga hari masuk kerja usai liburan lebaran banyak pemohon yang mengurus izin usaha angkutan dan trayek.

"Karena terhitung dalam bulan Juli ini, sudah memasuki 6 bulan masa aktifnya izin trayek yang harus diperbarui bagi pemilik angkutan. Jadi mereka harus segera mengurusnya," kata Rachim saat ditemui MalangTIMES di ruang kerjanya.

Karena itulah banyak pemohon yang mengurus atau memperbaruhi surat izin trayeknya. Dia menjelaskan dalam sehari saja ada sekitar 30 pemohon mengurus izin tersebut.

"Terhitung dalam sehari yang mengurus izin trayek angkutan yakni Senin lalu ada 28 pemohon, kemarin (Selasa,Red) ada 27 orang, dan hari ini sekutar 21 orang," terangnya.

Dia menjelaskan alur persyaratan mengurus izin usaha angkutan dan trayek yakni pertama pemohon harus mengisi formulir terlebih dahulu.

Setelah mengisi formulir mereka harus menyerahkan berkasnya ke loket 7 atau loket perizinan setelah diproses pegawai sekitar 10 menit, lalu pemohon harus menunggu di loket retribusi.

"Administrasinya izin usaha angkutan dan trayek yakni Rp 30 ribu untuk masa aktif izinnya selama 6 bulan. Kalau sudah melampaui batas waktu, mereka wajib memperbarui izin trayeknya lagi," tegasnya.

Usai membayar retribusi, pemohon menunggu waktu hanya beberapa menit saja untuk mengambil Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). 

"Surat SKRD selesai pemohon bisa meninggalkan tempat. Untuk proses jadi izin trayek angkutan membutuhkan waktu dua hari langsung bisa diambil di sini," ujarnya.

 

Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top