Kepala Disparbud : Konflik dengan Perhutani, Rugikan Wisata Kabupaten Malang

Kadisparbud Kabupaten Malang Made Arya Wedanthara. (Nana)
Kadisparbud Kabupaten Malang Made Arya Wedanthara. (Nana)

MALANGTIMES - Tarik ulur kepentingan di ranah pariwisata yang melibatkan Perhutani selaku pengelola hutan negara dan kebetulan wilayahnya menjadi lahan wisata masyarakat dengan pemerintah desa maupun pemerintah daerah terus terjadi di Kabupaten Malang.

Tarik ulur kepentingan tersebut misalnya terkait pembangunan wisata pantai yang sebagian besar lahannya milik Perhutani. Efeknya, potensi Kabupaten Malang yang dianugerahi panjang pantai 102, 62 km dengan luas batas laut kurang lebih  2.216,59 km2 yang tersebar di 19 pantai di 6 kecamatan itu belum berjalan maksimal. Enam kecamatan yang memiliki pantai di Kabupaten Malang adalah Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Ampelgading, Tirtoyudo, Bantur dan Donomulyo.

"Tarik ulur kepentingan ini membuat dunia pariwisata rugi. Efeknya program peningkatan kesejahteraan masyarakat pun melalui dunia pariwisata terganggu," kata Made Arya Wedanthara, kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang, Selasa (13/06) kepada MALANGTIMES.

Made Arya juga menyampaikan, adanya tarik ulur pengelolaan lahan Perhutani dengan pemerintah desa pun kembali mencuat. Melalui Asosiasi Desa Wisata (AsiDeWi) Kabupaten Malang, pemerintah desa meminta  pemerintah kabupaten untuk memfasilitasi adanya 'praktik dugaan pecah belah' yang dilakukan Perhutani.

"Ini tersampaikan AsiDeWi kemarin (12/06) kepada bupati Malang karena seolah-olah pemerintah desa dibenturkan dengan lembaga desa hutan di bawah Perhutani," ujar Made Arya.

Kondisi yang berlarut-larut tersebut bahkan membuat Abdul Halim Iskandar, ketua DPRD Provinsi Jatim,  mengatakan bahwa jangan sampai ada negara dalam negara. Maksudnya, jangan sampai Perhutani menjadi pemerintah di dalam pemerintah soal permasalahan pembangunan. "Permasalahan klasik ini masih belum terselesaikan sampai saat ini. Karena itu, kami akan kembali berembuk lagi dengan pemdes, kelompok wisata, dan lainnya," ucap Made Arya.

Dia pun menyampaikan betapa sulitnya berkoordinasi dengan Perhutani yang berada di daerah karena setiap kebijakan selalu menunggu dan berada di tingkat pusat. "Padahal, seperti kasus di atas, semua demi kepentingan masyarakat. Tetapi susah banget penyelesaiannya," tandas Made Arya. (*)

Pewarta : Nana
Editor : Lazuardi Firdaus
Publisher : Raafi Prapandha
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top