Perangi Rumah Tidak Layak Huni, Pemkab Malang Siapkan Anggaran Puluhan Miliar

Karyawan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang saat bedah rumah salah satu warga di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari, Kamis (18/5/2017) dalam acara Bina Desa. (Nana/MalangTIMES)
Karyawan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang saat bedah rumah salah satu warga di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari, Kamis (18/5/2017) dalam acara Bina Desa. (Nana/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Perang terhadap keberadaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Kabupaten Malang sekitar 15 ribu unit yang tersebar di 33 kecamatan, terus digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. 

Selain adanya target pengentasan RTLH dari Bupati Malang Rendra Kresna dengan program membangun 1.000 unit Rumah Layak Huni setahun pada seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), keberadaannya akan menimbulkan dampak lain, seperti gangguan kesehatan penghuninya.

Dinas Perumahaan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, sebagai leading sector dalam permasalahan pemukiman, juga terus menggenjot pengurangan RTLH ini dalam berbagai acara.

Misalnya, terlihat dari acara Bina Desa yang berlangsung selama dua hari (17-18/05) di Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari. 

Dinas yang dikomandani oleh Wahyu Hidayat ini membangun dua unit RTLH serta pembuatan jamban keluarga warga Desa Wonorejo.

"Dua unit yang kita tangani dalam acara ini secara langsung,"kata Wahyu Hidayat, Kamis (18/05) saat berada di lapangan. 

Wahyu menyampaikan bahwa dalam acara Bedah Rumah tersebut ada 20 unit RTLH yang dibangun melalui berbagai OPD yang ada, seperti Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang bersama Harley-Davidson Club Indonesia (HDCI) yang membangun 8 unit.

"Hal ini memang sebagai bentuk sinergitas yang diinstruksikan Bupati kepada kita semua dalam mengentaskan kemiskinan melalui bedah rumah,"ujar Wahyu.

Masih cukup banyaknya RTLH di Kabupaten Malang, Wahyu juga menyampaikan bahwa DPKPCK telah mengalokasikan dana sebesar Rp 6,4 Miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun ini untuk mengejar target pengentasan RTLH ini.

"Dari APBD Kabupaten Malang juga disiapkan dana RTLH sebesar Rp. 3,6 Miliar,"imbuhnya.

Artinya, total dana RTLH di tahun 2017 ini mencapai Rp 10 Miliar dan belum dengan adanya penambahan jatah bedah rumah dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) maupun dari berbagai komunitas yang ada di wilayah Malang Raya.

"Kita optimis bahwa bedah rumah yang ditugaskan kepada kami bisa berjalan sesuai target yang telah ditetapkan," tegas Wahyu yang menyampaikan sasaran bedah rumah mengacu pada kriteria dan konsep Kemenpera yaitu dilihat dari variabel kualitas  jenis atap, lantai, dan dinding dari rumah.

"Bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV, bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV, tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan, bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh serta bangunan dengan kondisi rusak berat,"terangnya.

Sedangkan luas bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m persegi.

Editor :
Publisher : Raafi Prapandha
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top