Fraksi PPP-Nasdem dan Hanura-PKS Kritisi Polemik Pasar Merjosari dalam LKPJ Wali Kota Malang 2016

Suasana Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Malang terhadap LKPJ wali kota Malang tahun anggaran 2016. (foro : Imam Syafii/MalangTIMES)
Suasana Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Malang terhadap LKPJ wali kota Malang tahun anggaran 2016. (foro : Imam Syafii/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Polemik Pasar Merjosari menjadi bahan kritikan fraksi-fraksi DPRD Kota Malang terhadap kinerja wali kota Malang tahun 2016. Hal itu disampaikan beberapa fraksi dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Malang terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) wali kota Malang tahun anggaran Tahun 2016 yang digelar di ruang sidang DPRD Kota Malang (15/5/2017).

Memang madalah kepindahan pedagang Pasar Merjosari ke Pasar Terpadu Dinoyo (PDT) menjadi trending topic di berbagai media. Bahkan, pemindahan itu mengundang pro-konta antara pemkot dengan pedagang Pasar Merjosari.

Fraksi Hanura-PKS melalui Chairul Amri menyampaikan prihatin atas perpindahan pedagang Pasar Merjosari ke Pasar Terpadu Dinoyo. Pasalnya, pemkot tidak berpihak kepada pedagang, tidak ramah, dan tidak manusiawi.  "Pemkot harus tegas mengambil kebijakan dan langkah yang tepat. Posisinya jarus berpihak pada kerakyatan seperti jargonnya," ungkapnya.

Bukan hanya itu. Pemkot juga harus melindungi ekonomi pedagang pasar dari tangan investor serta mengembalikan kelebihan harga lapak pedagang kembali seperti yang tertera di PKS (perjanjian kerja sama). "Sertifikat laik fungsi (SLF) sebagai prasarana fungsi bangunan gedung dan kenyamanan keamanan pedagang Merjosari juga harus dipenuhi," tandas Amri.

Banyaknya pelatihan dinas-dinas yang tidak tepat guna juga menjadi sorotan Fraksi Hanura-PKS. Menurut Amri, hendaknya hal itu dialihkan pada bidang pendidikan yang berkualitas karena Kota Malang adalah Kota Pendidikan. "Pembangunan infrastruktur jalan juga masih belum mencapai target untuk peningkatan UMKM. Bukan untuk menghabiskan anggaran. Soal studi dan penelitian harus lebih selektif," ucap dia. 

Pemkot juga mesti meningkatkan infrastruktur jalan dan drainase untuk mengatasi banjir. Pajak daerah pun terus diperbaiki agar mendapat target yang realistis.

Sementara, Fraksi Partai PPP-Nasdem yang disampaikan M. Fadli juga melontarkan kritikan mengenai Pasar Merjosari di Kota Malang. Mereka menilai pemkot melalui jargon "peduli wong cilik" yang selama ini digaungkan Wali Kota Moch. Anton justru tidak sesuai dengan langkah-langkah pemkot yang terkesan lamban dalam menyelesaikan masalah dalam melindungi masyarakat. 

"Misalkan serapan anggaran rendah dari berbagai SKPD, terutama SKPD yang berkaitan dengan pembentukan sumber daya manusia. Artinya dalam hal ini tidak ada inovasi program yang serap anggaran optimal," ucap Fadli.

Secara umum, dalam rapat paripurna kali ini, banyak fraksi menerima laporan LKPJ wali kota dengan beberapa catatan. Dewan menilai kinerja pemkot dalam pada 2016 lalu masih banyak kekurangan dan mesti segera dibenahi. (*)

Editor : Lazuardi Firdaus
Publisher : Raafi Prapandha
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top