Bahas Alih Fungsi Lahan, Lembaga Bahtsul Masail NU Kota Malang Kaji Menurut Tinjauan Syariat Islam

Suasana Bahtsul Masail PCNU Kota Malang di Masjid Al Gufron, Jalan Cakalang nomor 324, Minggu (14/5/2017) (Foto : Aditya Facril Bayu/MalangTIMES)
Suasana Bahtsul Masail PCNU Kota Malang di Masjid Al Gufron, Jalan Cakalang nomor 324, Minggu (14/5/2017) (Foto : Aditya Facril Bayu/MalangTIMES)

MALANGTIMES -  Maraknya alih fungsi lahan di Indonesia menjadi persoalan serius yang tidak hanya menjadi fokus perhatian pemerintah dengan diterbitkannya seperangkat aturan yang ada namun menjadi perhatian para ulama dan ahli fiqih di Kota Malang.

Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Cabang (PCNU) Kota Malang secara khusus membahas persoalan ini dalam bingkai acara Safari Al Nahdliah di Masjid Al Gufron, Jl Cakalang 324, Kota Malang, Minggu (14/5/2017).

Persoalan ini menjadi perdebatan serius para ahli fiqih Islam ini setelah ada pertanyaan dari masyarakat terkait lemahnya perlindungan negara terhadap sumber daya alam dan lahan pertanian yang ada meskipun Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

Namun, kehadiran undang-undang yang sudah diterjemahkan pelaksanaannya oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 16 tahun 2016 tentang penetapan lahan pertanian berkelanjutan ini dalam pelaksanaannya belum efektif untuk menjaga sumber penghidupan rakyat Indonesia yang namanya lahan pertanian.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lahan pertanian yang telah berganti fungsi menjadi perumahan maupun industri yang jelas merusak lingkungan beserta ekosistem yang ada di dalamnya.

Ternyata setelah melalui diskusi panjang, LBM PCNU Kota Malang menyimpulkan syariat Islam pun telah menjelaskan persoalan alih fungsi lahan yang ujung-ujung bermuara pada kepentingan pribadi dan golongan tertentu.

Hal ini seperti dijelaskan dalam kitab Al Fiqhul Islami wa Adillatihi karangan ulama besar bernama Wahbah Azzuhaili halaman 518 -519.

Secara umum Wahbah Azzuhaili dalam kitabnya itu menjelaskan beberapa hal khususnya terkait dengan alih fungsi lahan ini :

  1. Pemberian izin yang dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan untuk membuka lahan atau pengelolaan lahan harus mengacu pada standart keadilan dan kemakmuran rakyat (maslahah)
  2. Konsep kemaslahatan yang diambil pemerintah dalam menjalankan amanahnya harus merujuk pada legalitas qanun syar’i (rujukan syariat Islam)
  3. UU Pemerintah yang melanggar hukum dan qanun syari’ah menjadi batal dan tidak bisa pertanggungjawabkan
  4. Oknum aparat Negara yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi tidak dibenarkan

“Alih fungsi lahan untuk kepentingan industri baik untuk property maupun industri lainnya menurut rujukan kitab yang ada tidak boleh mengganggu hak warga sipil. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah cepat, tepat dan cermat untuk menjaga sumber daya yang ada demi kepentingan mamsyarakat dan kemaslahatan bersama,” jelas Ustadz Mochammad Said saat memimpin Bahtsul Masail di Masjid Al Gufron, Minggu (14/5/2017).

Ditambahkan, semua hasil pembahasan Bahtsul Masail ini akan dibukukan dan dinarasikan untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai rujukan dan pengetahuan tambahan seputar persoalan-persoalan kemasyarakatan yang ada di sekitar mereka.

Wakil Bendahara PCNU Kota Malang, Ir Gufron Marzaki yang saat itu bertindak sebagai tuan rumah Bahtsul Masail bertajuk “Ngaji Bareng-bareng” ini menjelaskan seharusnya para wakil rakyat ikut andil dalam pembahasan-pembahasan penting seputar persoalan kerakyatan ditinjau dari sisi syariat Islam.

“Sehingga peraturan daerah dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah rujukannya jelas selain tentu undang-undang dan peraturan pemerintah. Ternyata, dalam konsepsi Islam semua hal yang menyangkut masyarakat ada rujukannya semua,“ tegas Direktur Utama JatimTIMES ini.

Kalau mereka, para wakil rakyat ini mau berbaur dengan masyarakat dan  ikut membahas persoalan-persoalan penting seperti ini, lanjut Gufron, maka kebijakan yang diambil pasti akan tepat dan mengacu pada kepentingan rakyat yang memberinya amanah dan jabatan.

Pewarta : Aditya Fachril Bayu
Editor :
Publisher : Angga .
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top