Dianggap Rusak Fasilitas Taman, Koordinator Aksi Pro Ahok di Kota Malang Diminta Bertanggungjawab

Screen Shoot aksi pembersihan fasilitas taman secara suka rela oleh warga yang ramai menuai respons netizen di group facebook
Screen Shoot aksi pembersihan fasilitas taman secara suka rela oleh warga yang ramai menuai respons netizen di group facebook

MALANGTIMES - Aksi pro  Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan menyalakan lilin di Taman Melati depan Museum Brawijaya Kota Malang, Jumat (12/5/2017) malam berbuntut panjang.

Pemkot Malang dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Malang meminta mereka khususnya koordinator aksi bertanggungjawab terhadap sejumlah kerusakan taman yang ditimbulkan. 

Sebab, selain membuat kotor lingkungan taman, aksi ini dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya khususnya kepada DPKP sebagai leading sector  pengelolaan taman di Kota Malang. 

"Seharusnya koordinator aksi melapor atau meminta izin kepada DPKP bila menggunakan area pedestrian lingkungan publik seperti taman. Kami tidak mendapat pemberitahuan apapun dari koordinator aksi tersebut," kata Kepala Bidang Pertamanan DPKP Kota Malang, Slamet Husnan Hariadi saat dikonfirmasi MalangTIMES, Sabtu (13/5/2017). 

Belajar dari kejadian tersebut, Pemkot Malang akan benar-benar mengawasi fasilitas umum ini agar tidak sampai rusak oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab termasuk aksi-aksi yang ujung-ujungnya mengotori taman.

"Untuk pengawasan taman-taman di Kota Malang kami sudah menugaskan polisi taman meskipun sampai saat ini terkendala jumlah personil yang masih terbatas. Jadi kami tidak bisa memantau nonstop 24 jam. Tapi mereka kami tugaskan melakukan pemantauan secara keliling," ungkapnya.

Slamet menjelaskan apa yang dilakukan  para simpatisan pro Ahok ini telah melanggar dan tidak memperhatikan ketentuan yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pengelolaan pertamanan dan dekorasi kota.

Lanjut dia, dalam perda itu dengan tegas dijelaskan seperti yang termaktub pada Pasal 24 yang  menyatakan siapapun yang merusak taman dan jalur hijau beserta kelengkapannya termasuk dekorasi kota  baik perorangan maupun lembaga akan dikenakan sanksi.

"Dalam Bab VII menyebutkan pihak yang melanggar Pasal 24  diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)," tegas Slamet.

Oleh karena itu, terhadap aksi lanjutan simpatisan pro Ahok yang rencana dilakukan  di Alun-alun Merdeka Malang, Sabtu (13/5/2017) malam, pihaknya akan menerjunkan polisi taman untuk mengawal dan menjaga  agar fasilitas yang ada tidak sampai rusak oleh ulah para peserta aksi. 

Pewarta : Imam Syafii
Editor :
Publisher : Raafi Prapandha
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top