Pengelolaan Wisata Pantai Terkendala, DPRD Kabupaten Malang Minta Rekomendasi Kemenpar

Pantai Gatra, salah satu pantai di Kabupaten Malang yang kaya potensi. (dok. Foto Nana)
Pantai Gatra, salah satu pantai di Kabupaten Malang yang kaya potensi. (dok. Foto Nana)

MALANGTIMES - Kabupaten Malang kaya sekali akan potensi pariwisata pantai nan indah. Sayang, pariwisata pantai itu belum sepenuhnya bisa dikelola secara maksimal oleh Pemkab Malang.

Kendala itu yang membuat DPRD Kabupaten Malang berkunjung ke Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI. Dewan berdiskusi dengan Kemenpar tentang persoalan pariwisata pantai di Kabupaten Malang.

Saat ini sebagian pantai berada di wilayah dan dikelola Perhutani yang notabene berada langsung di bawah Kementerian Perhutanan yang memiliki otoritas sendiri melalui berbagai regulasinya. Sulitnya pengembangan pariwisata pantai yang telah menahbiskan Kabupaten Malang sebagai destinasi wisata seribu pantainya itu disebabkan tidak atau belum  adanya titik temu kepentingan antara pemkab dengan Perhutani.

Berbagai koordinasi yang melibatkan pemangku kepentingan di Kabupaten Malang, baik eksekutif maupun legislatif, sampai pada tataran DPRD Jawa Timur, dengan Perhutani masih berjalan di tempat dan tidak menghasilkan konsensus bersama.

Dengan kondisi tersebut, Komisi C DPRD Kabupaten Malang yang membidani urusan anggaran kembali mencoba untuk mencari celah permasalahan tersebut melalui Kemenpar RI di Jakarta.

"Kami mencari celah dan masukan dari Kemenpar dalam permasalahan ini. Konteksnya bukan mencari menang atau kalah, tetapi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sendiri,"kata Muslimin, ketua Komisi C DPRD Kabupaten Malang, saat dihubungi Kamis (20/04).

Muslimin mengatakan, sampai saat ini pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang dari sektor pariwisata masih terbilang kurang dibandingkan dengan begitu banyaknya destinasi wisata yang ada, khususnya wisata pantai. Data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang, dengan total wisatawan yang datang sekitar 5,8 juta tahun 2016, sekitar 60 persen masih didominasi kunjungan ke pantai. "Tahun 2016 wisatawan yang ke pantai mencapai 3,6 juta dari total kunjungan," kata Made Arya Wedanthara, kepala Disparbud Kabupaten Malang, beberapa waktu lalu.

Artinya, magnet wisata pantai masih menjadi pilihan utama para wisatawan, baik dalam maupun mancanegara saat berkunjung ke Kabupaten Malang. Sayangnya, potensi melimpah kawasan pantai di wilayah Malang Selatan ini belum digarap secara optimal dalam mengerek PAD yang berekses pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Menurut Muslimin, PAD pariwisata Kabupaten Malang sebesar Rp 1,2 Miliar tahun 2016  dinilai masih kurang dibandingkan potensi alam, air, dan budayanya yang berlimpah. "Menjadi ironi saat potensi yang berlimpah terkendala karena adanya regulasi pengelolaan yang tidak bisa diselesaikan dan saling menunjang," ujar politisi dari PKB ini. Dia juga mengatakan telah melakukan berbagai studi banding pengembangan kawasan wisata pantai yang dikelola oleh pihak Perhutani.

Senada dengan Muslimin, Ketua DPRD Jatim yang satu gerbong politik dengannya, Abdul Halim Iskandar, mengatakan, jangan sampai Perhutani menjadi negara dalam negara di tingkat daerah. "Kami sudah sering menerima aduan semacam ini. Solusinya, kami dorong dua kementerian, yaitu Kementerian Perhutanan dan Kementerian Pariwisata, mencari solusi yang win-win solution," ujar bakal calon gubernur Jatim ini.

Salah satu rekomendasi dari Kemenpar RI dalam mengoptimalkan pariwisata pantai adalah dengan pembentukan satuan tugas (satgas) pariwisata, selain kerja sama dengan Perhutani yang seimbang dan stimulus dana dari pusat. (*)

Editor : Lazuardi Firdaus
Publisher : Raafi Prapandha
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top