Terkendala Pembebasan Lahan dan Infrastruktur, Wilayah Pengembangan Sumawe Terganjal

Pantai Tamban yang direncanakan akan dibangun oleh Pemerintah sebagai pelabuhan nusantara (Nana/MalangTIMES)
Pantai Tamban yang direncanakan akan dibangun oleh Pemerintah sebagai pelabuhan nusantara (Nana/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang secara lugas telah membagi Wilayah Pengembangan (WP) menjadi enam.

WP Kepanjen, Lingkar Kota Malang, Ngantang, Tumpang, Turen dan Dampit serta Sumbermanjing Wetan (Sumawe) di arahkan pengembangannya sesuai fungsi dan kondisi wilayah masing-masing.

WP Sumawe yang meliputi Kecamatan Sumawe, Gedangan dan Bantur dengan pusat pelayanan di pantai Sendangbiru diproyeksikan sebagai pusat perdagangan jasa skala nasional dan pengembangan pusat perikanan tangkap.

Proyeksi WP Sumawe tersebut didasarkan dengan topografinya yang berupa pesisir pantai dengan luas mencapai 570.801 km2 (setara 57.080 ha). Garis pantainya sekitar 115 km mulai dari Pantai Licin, Pantai Sipelot, Bowele, Tamban, Sendangbiru, Bajul Mati, Kondang Merak, Balekambang, hingga Ngeliyep yang membentang dari timur sampai barat .

"Kekayaan alam pantai Kabupaten Malang berlimpah, tetapi belum bisa kita maksimalkan,"kata Bupati Malang, Dr. Rendra Kresna, Senin (10/04). 

Dia mencontohkan bahwa dengan luas  perairan laut tersebut, potensi ikan tangkap bisa mencapai 26.066,2 ton ikan per tahun dengan asumsi rata-rata produksi per hektare tiap tahun sekitar 456,66 kg. "Potensi sumber daya laut yang lain juga masih melimpah seperti rumput laut, terumbu karang, ikan hias, dan lainnya,"imbuh Rendra kepada MALANGTIMES.

Sayangnya, sampai saat ini WP Sumawe dengan limpahan potensi alamnya berbanding terbalik, walau sudah banyak pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemkab Malang di sana.

Misal yang fenomenal adalah pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) yang menelan anggaran sekitar 93 Miliar dengan panjang jalan 21 km yang menghubungkan Pantai Sendangbiru di Kec. Sumawe dan Pantai Balekambang di Kec. Bantur.

Sedangkan total rencana ruas JLS yang akan dibangun, baik dengan dana Pusat, Provinsi maupun daerah sepanjang 93,5 km.

"Sebagian pembangunan infrastruktur memang sudah dilaksanakan, tetapi masih belum semuanya,"ungkap Rendra yang juga menyampaikan infrastruktur pendukung seperti jalan dan jembatan yang menjadi penopang perekonomian di wilayah Malang selatan itu belum tuntas sehingga menyebabkan fungsi JLS dalam membuka akses dari dan menuju kawasan Malang selatan seperti Kecamatan Dampit, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, Ampelgading, Bantur, dan Donomulyo, yang rata-rata memiliki gugusan pantai, memang belum tuntas.

Akibatnya, beberapa program pemerintah seperti pembangunan Pelabuhan Nusantara di wilayah Pantai Tamban di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumawe dan Pembangunan Bandara Purboyo di Kecamatan Bantur sulit terwujud.

"Kendala infrastruktur ini berekses pada investor yang  akhirnya menunda investasinya sambil  menunggu terbangunnya infrastruktur yang memadai di wilayah JLS,"ungkap Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur ini .

Kendala infrastruktur ditambah dengan permasalahan pembebasan lahan dalam mengoptimalkan WP Sumawe menjadi PR besar bagi Pemkab Malang. 

Seperti diketahui wilayah pesisir selatan Malang masuk dalam zona Perum Perhutani di bawah naungan Kementerian Perhutanan.

Segala yang ada dalam naungan Perhutani, apabila fungsinya dirubah, misal tanah, maka diwajibkan bagi siapapun untuk mengganti atau ada tukar gulingnya.

Hal inilah yang menjadi kendala terbesar Pemkab Malang dalam mengoptimalkan pembangunan di WP Sumawe sampai saat ini. Data dari Pemkab Malang sejak tahun 2002 hingga 2012 dalam pembangunan JLS sudah mengucurkan anggaran Rp 13,8 miliar lebih untuk memenuhi sebagian kewajiban yang dipersyaratkan. 

”Kewajiban terbesar adalah mencarikan lahan pengganti kawasan hutan 148,14 hektare,” ujar Rendra.

Selain JLS, rencana pembangunan Pelabuhan Nusantara yang berlokasi di Pantai Tamban juga sama. Sampai saat ini masih terkendala pembebasan lahan.

"Tentunya berbagai kendala tersebut bermuara kepada anggaran dalam mewujudkan WP Sumawe sebagai kota Bahari,"ucap  Bupati Malang dua periode ini. 

Kebutuhan anggaran yang begitu besar itu tidak mungkin ditangani oleh kekuatan APBD Kab. Malang  sendiri, harus ada campur tangan pemerintah pusat, baik dari APBN maupun melalui investor.

Walaupun terkendala dengan berbagai permasalahan tersebut, Pemkab Malang terus menggairahkan pariwasata Malang selatan dengan dibukanya berbagai destinasi wisata pantai baru.

Beberapa wahana seperti Snorkeling, Jetsky, Flying Fox, naik perahu, pembukaan homestay, dan wisata kuliner ikan bakar khas Malang terus digenjot keberadaannya dalam mendukung program pariwisata Kabupaten Malang.

Pewarta : Nana
Editor : Heryanto
Publisher : Raafi Prapandha
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top