Tiga Anggota Dewan Dukung FPI Tetap Eksis di Kabupaten Malang

Tiga Dewan dari Komisi A dan Komisi B mendukung keberadaan FPI di Kab. Malang dalam hearing bersama Gemas di Ruang Serbaguna DPRD Kab. Malang, kamis (16/02) (Nana/MalangTIMES)
Tiga Dewan dari Komisi A dan Komisi B mendukung keberadaan FPI di Kab. Malang dalam hearing bersama Gemas di Ruang Serbaguna DPRD Kab. Malang, kamis (16/02) (Nana/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Kedatangan 13 orang perwakilan Organisasi Massa Islam yang tergabung dalam Gemas (Gerakan Masyarakat Ahlusunah wal Jamaah) ke Gedung DPRD Kabupaten Malang, menuai hasil positif.

Pasalnya tiga anggota Dewan yang menerima  Gemas yaitu Mukhamad Fauzi, Wakil Ketua Komisi B dan anggota yaitu Imam Bashori serta Kuncoro dari Komisi A, menyatakan bahwa Front Pembela Islam (FPI) wajib eksis di Kab. Malang.

"Kita tentunya mendukung dengan kiprah FPI di Kabupaten Malang yang telah memberikan jejak kepedulian sosial maupun kemanusiannya selama ini," kata Mukhamad Fauzi, Kamis (16/2/2017) di Ruang Serbaguna DPRD Kab. Malang.

Selain hal tersebut, Fauzi juga menyampaikan kepada Gemas bahwa masalah adanya informasinya bahwa DPRD Kabupaten Malang setuju dengan adanya pembubaran ormas Islam yang dianggap radikal ini, serta telah berkirim surat ke Jakarta tidak benar.

"DPRD belum menandatangani surat pembubaran FPI. Untuk masalah itu butuh rapat dan musyawarah, jadi tidak bisa begitu saja dibubarkan,"ujar Politisi dari PKB ini.

Dia juga memberikan masukan kepada Gemas agar lebih memperbanyak dakwah yang bisa menyentuh masyarakat.

Imam Bashori juga senada mengatakan, keberadaan FPI dibutuhkan dalam rangka mengawal Indonesia pada umumnya dan Kab. Malang khususnya.

Dengan berbagai tindakan sosial kemanusiaannya selama ini FPI wajib eksis dan terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat Kab. Malang.

"Saya sebagai muslim mendukung FPI untuk terus eksis. Kalau selama ini FPI dikesankan anarkhis, radikal maka ini tantangan agar lebih banyak mengekspos hal-hal positif,"ujar Bashori yang juga mengatakan, tidak mudah membubarkan sebuah ormas karena ada regulasinya.

"Ada aturannya tidak bisa sembarangan membubarkan. Selain itu juga setahu saya NU sendiri tidak pernah memberi instruksi agar FPI dibubarkan,"lanjutnya.

Menguatkan dukungan dua sejawatnya, Kuncoro anggota Komisi A juga menyatakan secara lugas bahwa adanya keinginan ormas membubarkan FPI di Kab. Malang jumlahnya sedikit.

"Sangat sedikit dan kita juga bukan orang-orang yang mudah ditarik-tarik untuk ikut atas kehendak mereka,"ujarnya. Dia juga berharap banyak kepada FPI dalam merebak dan merajalelanya kemungkaran yang terjadi saat ini.

"FPI wajib eksis dan ada di sini dalam upaya melawan kemungkaran,"tukas penggemar Imam Besar FPI, Habib Rizieq.

 

Pewarta : Nana
Editor : Heryanto
Publisher : Raafi Prapandha
  • Polemik Dana Daftar Ulang di Sekolahan, Dewan Minta Lihat Regulasinya

    Banyaknya keluhan warga di beberapa kecamatan yang memiliki anak sekolahan setingkat SMP dan SMA di Kabupaten Malang mengenai adanya tarikan dana untuk daftar ulang atau registrasi dengan jumlah nominal berbeda, memantik Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Ma

  • KIS Tidak Tepat Sasaran, Desa Bisa Ajukan Data Baru

    Pendataan dan distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kabupaten Malang yang dilakukan oleh banyak pihak, bahkan oleh kader Partai Politik tertentu telah menyebabkan pelayanan kesehatan bagi warga miskin tidak bisa mengaksesnya.

  • Seni Drama Islam Kromengan Pernah Rajai Kabupaten Malang

    Kesenian drama atau sandiwara dengan konsep Islami pernah berjaya di dalam maupun luar Kabupaten Malang. Salah satunya yang bersinar adalah kelompok drama Lesbumi Kromengan yang hidup sejak tahun 1970-an dengan ciri khas syiar Islam dalam berbagai judul d

  • CEO Arema FC Anggap Arema Indonesia Manipulasi Saham

    Merebaknya banner bertuliskan "Satu Arema" bisa dimaknai keinginan Aremania menyatukan dua klub yang mempunyai nama hampir sama, yakni Arema FC dan Arema Indonesia.

  • Ini Hasil Penelusuran MalangTIMES Terhadap Toko Penjual Sajadah Bergambar Salib

    Untuk mencari keberadaan toko yang menjual sajadah bergambar salib, Jurnalis MALANGTIMES menyusuri jalan di sepanjang daerah Jalan Julius Usman, Sawahan sampai ke daerah Pasar Besar, Kota Malang.

  • Rekayasa Lalin Satu Arah, Benarkah Malang Nanti Tidak Macet Lagi?

    Kemacetan Malang kian parah dari tahun ke tahun hingga dinobatkan menjadi kota macet keempat di Asia tahun 2016, tentu harus segera ditanggani. Upaya memudar kemacetan itu salah satunya ialah melakukan rekayasa lalu lintas satu arah.

  • Heboh Sajadah Bersalib, Ini Klarifikasi Manajemen Mal Malang City Point

    Terkait sajadah bergambar Ka'bah yang di sampingnya terdapat menara dan di atas menara tergambar sebuah benda mirip salib di Mushala Mall Malang City Poin, pihak manajemen mall akhirnya memberikan klarifikasi terkait hal tersebut.

  • Aremania Tetap Mendukung Nama Arema FC

    Terbentangnya banner yang bertuliskan "Arema Satu" banyak beredar di Kota Malang, hal itu sempat membuat resah Aremania. Pasalnya dalam Kongres PSSI beberapa waktu lalu, menyatakan Arema Indonesia dipulihkan kembali menjadi anggota dari PSSI.

  • Wali Kota Malang: Mediasi Angkutan Juga Salah Satu Moment Pembenahan

    Survey yang menempatkan Kota Malang sebagai kota termacet urutan keempat se-Asia dengan waktu yang terbuang 39,3 jam/tahun mendapatkan tanggapan dari Wali Kota Malang HM. Anton.

  • Terkait Survey Kota Malang Termacet Keempat se- Asia, Kadishub: Jangan Percaya Survey Seperti Itu

    "Ya jangan mudah percaya dengan hal seperti itu, kan ini juga bisa saja datanya juga belum jelas dari mana. Bagaimana pengujiannya, bagaimana cara surveynya, karena itu jangan mudah percaya," tandasnya disela mediasi di Balaikota.

  • Masyarakat Malang Kehilangan 39,3 Jam Per Tahun Akibat Macet

    Lembaga survei internasional INRIX menobatkan Kota Malang sebagai kota termacet keempat di Asia karena rata-rata waktu terbuang akibat macet sebesar 39,3 jam pertahun. Fakta ini tak membuat pakar transportasi Prof. Harnen Sulistio, M.Sc, Ph.D terkejut.

  • Delapan Spanduk Provokatif Terkait Polemik Angkutan Online Diturunkan Satpol PP

    Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang telah mencopot adanya spanduk yang dinilai provokatif terkait polemik permasalahan angkutan online di Kota Malang, Senin (27/02/17).

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top