Gemas Minta Klarifikasi Dewan atas Demo Massa Anti FPI

Gemas (Gerakan Masyarakat Ahlusunah wal Jamaah) mendatangi DPRD Kab. Malang untuk meminta klarifikasi atas tuntutan ormas yang meminta pembubaran FPI di ruang Serbaguna DPRD, Kamis (16/2/2017) (Nana/MalangTIMES)
Gemas (Gerakan Masyarakat Ahlusunah wal Jamaah) mendatangi DPRD Kab. Malang untuk meminta klarifikasi atas tuntutan ormas yang meminta pembubaran FPI di ruang Serbaguna DPRD, Kamis (16/2/2017) (Nana/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Gemas (Gerakan Masyarakat Ahlusunah wal Jamaah) mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Malang dalam upaya meminta klarifikasi atas adanya tuntutan Organisasi Massa (Ormas) yang meminta Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan dan tidak beroperasi di wilayah Kabupaten Malang.

Menurut Gemas melalui Ketua Umumnya, Zainul Hasan, demo yang menuntut pembubaran FPI yang disetujui oleh DPRD Kabupaten Malang menimbulkan pertanyaan besar dan tidak memiliki alasan kuat.

"Kami menanyakan kenapa ormas tersebut anti FPI sampai Ketua DPRD memberikan dukungan dengan dikeluarkannya surat permintaan pembubaran ke Jakarta,"tanya Zainul Hasan, Kamis (16/2/2017) di Ruang Serba guna DPRD Kab. Malang.

Rombongan Gemas yang terdiri dari FPI, pengurus Pondok Pesantren Alqaromah, Persatuan Santri Kota Malang dan penggiat lembaga pendidikan Islam berjumlah 13 orang ditemui oleh perwakilan Komisi A dan Komisi B DPRD Kabupaten Malang.

Hasan mengatakan selama ini ormas keagamaan yang ada di Malang Raya dan pernah terlibat langsung dengan FPI dalam berbagai kegiatan sosial kemanusian, seperti saat peristiwa Tsunami Aceh, Letusan Gunung Kelud sampai pada bantuan pakaian muslimah di Singosari, tidak ada hal yang salah.

"Bahkan warga yang kita bantu mengelu-elukan kedatangan FPI. Saya juga melihat merekalah satu-satunya yang berani membuka jalan dalam setiap bencana besar. Bukan polisi, tentara atau ormas yang meminta FPI bubar," tuturnya yang juga menegaskan selama 10 tahun FPI berada di Kabupaten Malang tidak ada masalah seperti yang dituduhkan oleh ormas lainnya.

"FPI Kabupaten Malang jangan dipandang jeleknya saja dan disamakan dengan beberapa kasus di luar Malang. Yang bermasalah bukan FPI di Malang tapi di luar,"tegasnya.

Selain meminta klarifikasi, Gemas juga meminta perlakuan yang sama terhadap DPRD serupa yang diminta Ormas yang pernah mendemo keberadaan FPI.

Permintaan Gemas adalah bubarkan juga ormas, partai, lembaga atau kelompok radikal yang ada di Kabuaten Malang.

"Bubarkan juga mereka tanpa pilih bulu. Kami sudah mengantongi juga data mereka. Semua yang anarkis bubarkan. Selain itu kami juga meminta Dewan mengirim surat ke Jakarta bahwa tidak semua elemen menolak FPI,"ujar Hasan yang kembali menegaskan bahwa tujuan utama mereka agar ada informasi seimbang dan tidak berpihak.

Beberapa perwakilan Gemas juga menyampaikan bahwa ormas yang meminta FPI bubar tidak membawa nama organisasi tetapi pribadi.

"Kami punya datanya, misalnya NU tidak ada instruksi dari pusat untuk membubarkan FPI. Saya bukan FPI, saya NU tapi mendukung perjuangannya,"kata Moh. Taufan Mustafa.

Dalam hearing tersebut Gemas juga menyampaikan harapannya bahwa semua yang disampaikan bisa ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Malang.

"Kami menitipkan amanah ini kepada Bapak-Bapak Dewan. Selain itu juga kami berharap di Kabupaten Malang ada peraturan yang bisa menjaga ahlak generasi muda," pungkas Hasan.

Pewarta : Nana
Editor : Heryanto
Publisher : Raafi Prapandha
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top