Gemas Minta Klarifikasi Dewan atas Demo Massa Anti FPI

Gemas (Gerakan Masyarakat Ahlusunah wal Jamaah) mendatangi DPRD Kab. Malang untuk meminta klarifikasi atas tuntutan ormas yang meminta pembubaran FPI di ruang Serbaguna DPRD, Kamis (16/2/2017) (Nana/MalangTIMES)
Gemas (Gerakan Masyarakat Ahlusunah wal Jamaah) mendatangi DPRD Kab. Malang untuk meminta klarifikasi atas tuntutan ormas yang meminta pembubaran FPI di ruang Serbaguna DPRD, Kamis (16/2/2017) (Nana/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Gemas (Gerakan Masyarakat Ahlusunah wal Jamaah) mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Malang dalam upaya meminta klarifikasi atas adanya tuntutan Organisasi Massa (Ormas) yang meminta Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan dan tidak beroperasi di wilayah Kabupaten Malang.

Menurut Gemas melalui Ketua Umumnya, Zainul Hasan, demo yang menuntut pembubaran FPI yang disetujui oleh DPRD Kabupaten Malang menimbulkan pertanyaan besar dan tidak memiliki alasan kuat.

"Kami menanyakan kenapa ormas tersebut anti FPI sampai Ketua DPRD memberikan dukungan dengan dikeluarkannya surat permintaan pembubaran ke Jakarta,"tanya Zainul Hasan, Kamis (16/2/2017) di Ruang Serba guna DPRD Kab. Malang.

Rombongan Gemas yang terdiri dari FPI, pengurus Pondok Pesantren Alqaromah, Persatuan Santri Kota Malang dan penggiat lembaga pendidikan Islam berjumlah 13 orang ditemui oleh perwakilan Komisi A dan Komisi B DPRD Kabupaten Malang.

Hasan mengatakan selama ini ormas keagamaan yang ada di Malang Raya dan pernah terlibat langsung dengan FPI dalam berbagai kegiatan sosial kemanusian, seperti saat peristiwa Tsunami Aceh, Letusan Gunung Kelud sampai pada bantuan pakaian muslimah di Singosari, tidak ada hal yang salah.

"Bahkan warga yang kita bantu mengelu-elukan kedatangan FPI. Saya juga melihat merekalah satu-satunya yang berani membuka jalan dalam setiap bencana besar. Bukan polisi, tentara atau ormas yang meminta FPI bubar," tuturnya yang juga menegaskan selama 10 tahun FPI berada di Kabupaten Malang tidak ada masalah seperti yang dituduhkan oleh ormas lainnya.

"FPI Kabupaten Malang jangan dipandang jeleknya saja dan disamakan dengan beberapa kasus di luar Malang. Yang bermasalah bukan FPI di Malang tapi di luar,"tegasnya.

Selain meminta klarifikasi, Gemas juga meminta perlakuan yang sama terhadap DPRD serupa yang diminta Ormas yang pernah mendemo keberadaan FPI.

Permintaan Gemas adalah bubarkan juga ormas, partai, lembaga atau kelompok radikal yang ada di Kabuaten Malang.

"Bubarkan juga mereka tanpa pilih bulu. Kami sudah mengantongi juga data mereka. Semua yang anarkis bubarkan. Selain itu kami juga meminta Dewan mengirim surat ke Jakarta bahwa tidak semua elemen menolak FPI,"ujar Hasan yang kembali menegaskan bahwa tujuan utama mereka agar ada informasi seimbang dan tidak berpihak.

Beberapa perwakilan Gemas juga menyampaikan bahwa ormas yang meminta FPI bubar tidak membawa nama organisasi tetapi pribadi.

"Kami punya datanya, misalnya NU tidak ada instruksi dari pusat untuk membubarkan FPI. Saya bukan FPI, saya NU tapi mendukung perjuangannya,"kata Moh. Taufan Mustafa.

Dalam hearing tersebut Gemas juga menyampaikan harapannya bahwa semua yang disampaikan bisa ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Malang.

"Kami menitipkan amanah ini kepada Bapak-Bapak Dewan. Selain itu juga kami berharap di Kabupaten Malang ada peraturan yang bisa menjaga ahlak generasi muda," pungkas Hasan.

Pewarta : Nana
Editor : Heryanto
Publisher : Raafi Prapandha
  • Polemik Dana Daftar Ulang di Sekolahan, Dewan Minta Lihat Regulasinya

    Banyaknya keluhan warga di beberapa kecamatan yang memiliki anak sekolahan setingkat SMP dan SMA di Kabupaten Malang mengenai adanya tarikan dana untuk daftar ulang atau registrasi dengan jumlah nominal berbeda, memantik Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Ma

  • KIS Tidak Tepat Sasaran, Desa Bisa Ajukan Data Baru

    Pendataan dan distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kabupaten Malang yang dilakukan oleh banyak pihak, bahkan oleh kader Partai Politik tertentu telah menyebabkan pelayanan kesehatan bagi warga miskin tidak bisa mengaksesnya.

  • Seni Drama Islam Kromengan Pernah Rajai Kabupaten Malang

    Kesenian drama atau sandiwara dengan konsep Islami pernah berjaya di dalam maupun luar Kabupaten Malang. Salah satunya yang bersinar adalah kelompok drama Lesbumi Kromengan yang hidup sejak tahun 1970-an dengan ciri khas syiar Islam dalam berbagai judul d

  • CEO Arema FC Anggap Arema Indonesia Manipulasi Saham

    Merebaknya banner bertuliskan "Satu Arema" bisa dimaknai keinginan Aremania menyatukan dua klub yang mempunyai nama hampir sama, yakni Arema FC dan Arema Indonesia.

  • Ini Hasil Penelusuran MalangTIMES Terhadap Toko Penjual Sajadah Bergambar Salib

    Untuk mencari keberadaan toko yang menjual sajadah bergambar salib, Jurnalis MALANGTIMES menyusuri jalan di sepanjang daerah Jalan Julius Usman, Sawahan sampai ke daerah Pasar Besar, Kota Malang.

  • Rekayasa Lalin Satu Arah, Benarkah Malang Nanti Tidak Macet Lagi?

    Kemacetan Malang kian parah dari tahun ke tahun hingga dinobatkan menjadi kota macet keempat di Asia tahun 2016, tentu harus segera ditanggani. Upaya memudar kemacetan itu salah satunya ialah melakukan rekayasa lalu lintas satu arah.

  • Heboh Sajadah Bersalib, Ini Klarifikasi Manajemen Mal Malang City Point

    Terkait sajadah bergambar Ka'bah yang di sampingnya terdapat menara dan di atas menara tergambar sebuah benda mirip salib di Mushala Mall Malang City Poin, pihak manajemen mall akhirnya memberikan klarifikasi terkait hal tersebut.

  • Aremania Tetap Mendukung Nama Arema FC

    Terbentangnya banner yang bertuliskan "Arema Satu" banyak beredar di Kota Malang, hal itu sempat membuat resah Aremania. Pasalnya dalam Kongres PSSI beberapa waktu lalu, menyatakan Arema Indonesia dipulihkan kembali menjadi anggota dari PSSI.

  • Wali Kota Malang: Mediasi Angkutan Juga Salah Satu Moment Pembenahan

    Survey yang menempatkan Kota Malang sebagai kota termacet urutan keempat se-Asia dengan waktu yang terbuang 39,3 jam/tahun mendapatkan tanggapan dari Wali Kota Malang HM. Anton.

  • Terkait Survey Kota Malang Termacet Keempat se- Asia, Kadishub: Jangan Percaya Survey Seperti Itu

    "Ya jangan mudah percaya dengan hal seperti itu, kan ini juga bisa saja datanya juga belum jelas dari mana. Bagaimana pengujiannya, bagaimana cara surveynya, karena itu jangan mudah percaya," tandasnya disela mediasi di Balaikota.

  • Masyarakat Malang Kehilangan 39,3 Jam Per Tahun Akibat Macet

    Lembaga survei internasional INRIX menobatkan Kota Malang sebagai kota termacet keempat di Asia karena rata-rata waktu terbuang akibat macet sebesar 39,3 jam pertahun. Fakta ini tak membuat pakar transportasi Prof. Harnen Sulistio, M.Sc, Ph.D terkejut.

  • Delapan Spanduk Provokatif Terkait Polemik Angkutan Online Diturunkan Satpol PP

    Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang telah mencopot adanya spanduk yang dinilai provokatif terkait polemik permasalahan angkutan online di Kota Malang, Senin (27/02/17).

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top