Kantor SKPD Menarik Parkir Sendiri Tanpa Karcis Resmi Mulai Dikeluhkan Warga

Hafi Lutfi, Kadishub, Kabupaten Malang menyatakan potensi parkir di Kab. Malang cukup potensial kalau seluruh instansi bisa melepas ego sektoralnya, Kamis (16/2/2017) (Nana/MalangTIMES)
Hafi Lutfi, Kadishub, Kabupaten Malang menyatakan potensi parkir di Kab. Malang cukup potensial kalau seluruh instansi bisa melepas ego sektoralnya, Kamis (16/2/2017) (Nana/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Mulai banyak warga yang memiliki urusan di kantor-kantor Pemerintah Kabupaten Malang bertanya dan sedikit mengeluh tentang pemberlakuan parkir kendaraan tanpa karcis resmi.

Pemberlakuan parkir kendaraan dengan karcis berupa kertas hvs maupun kertas lain bahkan sampai tidak adanya tanda apapun berada di beberapa kantor dinas Kabupaten Malang.

Misalnya di Dinas Pendidikan, Pendopo Kabupaten Kepanjen, maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Tarif parkir yang dikenakan sama dengan berbagai tarif parkir yang dikoordinir oleh Dinas Perhubungan (Dishub), yaitu Rp. 2000 untuk kendaraan roda dua.

Hafi Lutfi, Kadishub, Kabupaten Malang menyatakan keberadaan parkir di dalam areal perkantoran Pemkab Malang tidak masuk dalam koordinir dan wilayahnya.

"Untuk hal itu kita tidak tahu dan bukan wilayah kita,"katanya singkat, Kamis (16/2/2017).

Dia juga menambahkan kemungkinan adanya parkir tersebut merupakan kebijakan di setiap instansi untuk memberdayakan para honorernya.

"Tetapi yang jelas kami tidak pernah mengeluarkan karcis retribusi untuk parkir di dalam kantor,"ujarnya yang juga menambahkan Dishub hanya bekerjasama dalam masalah perpakiran dengan Dinas Kesehatan yaitu di areal Puskesmas dan Dispendukcapil.

"Saat ini baru dua dinas tersebut yang bekerjasama masalah parkir di dalam areal kantor, lainnya belum,"ujar mantan Kepala BPBD Kabupaten Malang ini.

Masalah perparkiran yang selalu menjadi permasalahan tersendiri, menurut Lutfi sebenarnya bisa menjadi potensi penambahan Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang tahun ini ditarget bisa menghasilkan Rp 2,1 Miliar.

"Potensinya besar kalau seluruh instansi menanggalkan ego sektoralnya. Misalnya parkir diareal perkantoran tersebut atau di beberapa Rumah Sakit,"ungkapnya yang pernah juga menyampaikan hal tersebut kepada DPRD saat melakukan kunjungan ke Gondanglegi.

Selain akan menambah retribusi parkir dalam memenuhi target PAD, apabila masalah perparkiran dilaksanakan secara integral di bawah Dishub juga berekses pada kenyamanan pengendara roda dua yang dikenai tarif parkir.

"Seharusnya begitu, mas. Kalau terintegrasi dan terkoordinir dengan baik saya yakin dari parkir ini bisa menambah PAD yang ujungnya juga bagi masyarakat," kata Agus Widodo, Kepala Bidang Parkir Dishub yang juga menegaskan rumusnya hanya lepaskan ego sektoral.

Mengenai target penghasilan retribusi parkir yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2,1 Miliar, Lutfi mengatakan akan terus mengidentifikasi potensi-potensi baru tempat parkir.

"Salah satunya adalah lokasi parkir di berbagai wilayah wisata yang akan kita garap tahun ini,"katanya sambil mengatakan bahwa titik-titik parkir di Kab. Malang sifatnya dinamis.

"Ada yang tahun lalu aktif, sekarang mati. Pun yang dulu belum jadi titik parkir kini sudah ramai,"pungkasnya.

Editor :
Publisher : Raafi Prapandha
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top