MALANGTIMES  - Penggiat Anti Korupsi Kota Malang, Lutfi Kurniawan menilai bahwa, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2017 tak mengarah pada pemberdayaan dan ketahanan sosial masyarakat 

Dia mengatakan proporsi anggaran dengan visi misi Pemerintah Kota Malang terjadi asimestris. 

"Artinya visinya untuk menekan pembangunan angka kemiskinan. Tapi program yang dilakukan tidak memberikan ruang akses kepada masyarakat," kata Luthfi. 

Lutfi mencontohkan program untuk mengentaskan kemiskinan, pemerintah harus membangun infrastruktur yang bersifat massal.

"Tapi ini tidak terjadi sampai saat ini. Malah membangun infrastruktur pemugaran taman, Islamic Centre. Seharusnya yang diprioritaskan pemberdayaan masyarakatnya," tegasnya. 

Kemudian, pemerintah juga lebih mengutamakan indek pembangunan ketahanan masyarakat khususnya bidang kesehatan. 

"Mestinya harus dijawab dengan pembangunan proteksi jaminan sosial. Di sini tidak ada sama sekali," akunya. 

Dia menambahkan untuk anggaran APBD 2017 kunjungan dewan, dia melihat anggarannya cukup besar yaitu Rp 11 miliar. Lalu, anggaran Forum Pimpinan Daerah sebesar Rp 1 miliar untuk kegiatan dan peringatan hari besar nasional dan lainnya.

"Tahun ini diharapkan anggaram APBD 2017 semua harus terserap dengan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat," ujarnya.