DPRD Kabupaten Malang : Model Kekhalifahan Timur Tengah adalah Imperalisme Baru FPI

Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko (berpakaian krem putih) menerima perwakilan FPPP yang suarakan penolakan FPI di Kabupaten Malang di ruang Fraksi PDI-P, (13/01) (Foto: Nana/ MalangTIMES)
Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko (berpakaian krem putih) menerima perwakilan FPPP yang suarakan penolakan FPI di Kabupaten Malang di ruang Fraksi PDI-P, (13/01) (Foto: Nana/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Penyampaian aspirasi oleh Forum Penegak dan Penyelamat Pancasila (FPPP) tanpa menghabiskan waktu panjang langsung diterima dan dibuatkan surat pernyataan resmi mengenai penolakan keberadaan FPI di Kabupaten Malang oleh DPRD Kabupaten Malang melalui Ketuanya, Hari Sasongko.

Menurut Hari Sasongko, keberadaan FPI yang bertahun-tahun dibiarkan dan terus berusaha menggantikan Pancasila dengan model Kekhalifahan, telah membuat masyarakat Indonesia berang.

"Rasanya cukup sudah FPI mencoba mencabik-cabik persatuan dan kesatuan NKRI yang akan digantinya dengan model kekhalifahan Timur Tengah. Ini imperealisme baru, penjajah baru yang harus dihentikan," ujarnya dalam hearing di ruang Fraksi PDI-P DPRD Kabupaten Malang, Jum'at (13/01).

Hari juga menegaskan Indonesia dibangun dari kebhinekaan dan memiliki kedaulatan sendiri yang tidak boleh siapapun mengganggu gugatnya apalagi menggantikannya dengan sistem Kekhalifahan Timur Tengah.

"Kita tidak akan dan tidak mungkin diharuskan berkiblat ke Suriah atau Irak oleh FPI," imbuhnya kepada MALANGTIMES.

Dengan dasar tersebut, permintaan yang disampaikan FPPP bahwa Kabupaten Malang tidak akan menerima model-model FPI apalagi menerima keberadaan organisasi yang dipimpin Habib Rizieq ini, tanpa proses panjang langsung disetujui olehnya.

"Tegas sikap kami, menolak keberadaan FPI maupun ormas lainnya yang hanya bertujuan mencabik-cabik persaudaraan dan membuat rusuh wilayah Malang," katanya yang disambut pekik Allahuakbar dan Merdeka.

Hari juga mencontohkan bahwa keberadaan FPI di Kabupaten Malang bukan sekedar isue. Dia pernah mendapat surat dari mereka yang ingin bertemu dengan DPRD.

"Pernah kita mendapat surat tersebut, ternyata setelah diselidiki rumah yang dijadikan kantor mereka di Ngadilangkung Kepanjen adalah rumah kosong," ceritanya yang dilanjutkan dia menduga surat dan alamat tersebut dalam rangka identifikasi respon oleh FPI di Kabupaten Malang.

Surat pernyataan penolakan yang telah ditandatangani tersebut, rencananya akan segera dikirim ke berbagai Kementerian serta sebagai sikap final terhadap keberadaan FPI di Kabupaten Malang.

"Jangan sampai di Malang terjadi bentrok dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, kalau FPI tetap hadir dan beraktifitas karena elemen warga secara jelas menolaknya,"pungkas Hari.

Pewarta : Dede Nana
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top