DPRD Kabupaten Malang : Model Kekhalifahan Timur Tengah adalah Imperalisme Baru FPI

Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko (berpakaian krem putih) menerima perwakilan FPPP yang suarakan penolakan FPI di Kabupaten Malang di ruang Fraksi PDI-P, (13/01) (Foto: Nana/ MalangTIMES)
Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko (berpakaian krem putih) menerima perwakilan FPPP yang suarakan penolakan FPI di Kabupaten Malang di ruang Fraksi PDI-P, (13/01) (Foto: Nana/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Penyampaian aspirasi oleh Forum Penegak dan Penyelamat Pancasila (FPPP) tanpa menghabiskan waktu panjang langsung diterima dan dibuatkan surat pernyataan resmi mengenai penolakan keberadaan FPI di Kabupaten Malang oleh DPRD Kabupaten Malang melalui Ketuanya, Hari Sasongko.

Menurut Hari Sasongko, keberadaan FPI yang bertahun-tahun dibiarkan dan terus berusaha menggantikan Pancasila dengan model Kekhalifahan, telah membuat masyarakat Indonesia berang.

"Rasanya cukup sudah FPI mencoba mencabik-cabik persatuan dan kesatuan NKRI yang akan digantinya dengan model kekhalifahan Timur Tengah. Ini imperealisme baru, penjajah baru yang harus dihentikan," ujarnya dalam hearing di ruang Fraksi PDI-P DPRD Kabupaten Malang, Jum'at (13/01).

Hari juga menegaskan Indonesia dibangun dari kebhinekaan dan memiliki kedaulatan sendiri yang tidak boleh siapapun mengganggu gugatnya apalagi menggantikannya dengan sistem Kekhalifahan Timur Tengah.

"Kita tidak akan dan tidak mungkin diharuskan berkiblat ke Suriah atau Irak oleh FPI," imbuhnya kepada MALANGTIMES.

Dengan dasar tersebut, permintaan yang disampaikan FPPP bahwa Kabupaten Malang tidak akan menerima model-model FPI apalagi menerima keberadaan organisasi yang dipimpin Habib Rizieq ini, tanpa proses panjang langsung disetujui olehnya.

"Tegas sikap kami, menolak keberadaan FPI maupun ormas lainnya yang hanya bertujuan mencabik-cabik persaudaraan dan membuat rusuh wilayah Malang," katanya yang disambut pekik Allahuakbar dan Merdeka.

Hari juga mencontohkan bahwa keberadaan FPI di Kabupaten Malang bukan sekedar isue. Dia pernah mendapat surat dari mereka yang ingin bertemu dengan DPRD.

"Pernah kita mendapat surat tersebut, ternyata setelah diselidiki rumah yang dijadikan kantor mereka di Ngadilangkung Kepanjen adalah rumah kosong," ceritanya yang dilanjutkan dia menduga surat dan alamat tersebut dalam rangka identifikasi respon oleh FPI di Kabupaten Malang.

Surat pernyataan penolakan yang telah ditandatangani tersebut, rencananya akan segera dikirim ke berbagai Kementerian serta sebagai sikap final terhadap keberadaan FPI di Kabupaten Malang.

"Jangan sampai di Malang terjadi bentrok dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, kalau FPI tetap hadir dan beraktifitas karena elemen warga secara jelas menolaknya,"pungkas Hari.

Pewarta : Dede Nana
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : debyawan erlansyah
  • Polemik Dana Daftar Ulang di Sekolahan, Dewan Minta Lihat Regulasinya

    Banyaknya keluhan warga di beberapa kecamatan yang memiliki anak sekolahan setingkat SMP dan SMA di Kabupaten Malang mengenai adanya tarikan dana untuk daftar ulang atau registrasi dengan jumlah nominal berbeda, memantik Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Ma

  • KIS Tidak Tepat Sasaran, Desa Bisa Ajukan Data Baru

    Pendataan dan distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kabupaten Malang yang dilakukan oleh banyak pihak, bahkan oleh kader Partai Politik tertentu telah menyebabkan pelayanan kesehatan bagi warga miskin tidak bisa mengaksesnya.

  • Seni Drama Islam Kromengan Pernah Rajai Kabupaten Malang

    Kesenian drama atau sandiwara dengan konsep Islami pernah berjaya di dalam maupun luar Kabupaten Malang. Salah satunya yang bersinar adalah kelompok drama Lesbumi Kromengan yang hidup sejak tahun 1970-an dengan ciri khas syiar Islam dalam berbagai judul d

  • CEO Arema FC Anggap Arema Indonesia Manipulasi Saham

    Merebaknya banner bertuliskan "Satu Arema" bisa dimaknai keinginan Aremania menyatukan dua klub yang mempunyai nama hampir sama, yakni Arema FC dan Arema Indonesia.

  • Ini Hasil Penelusuran MalangTIMES Terhadap Toko Penjual Sajadah Bergambar Salib

    Untuk mencari keberadaan toko yang menjual sajadah bergambar salib, Jurnalis MALANGTIMES menyusuri jalan di sepanjang daerah Jalan Julius Usman, Sawahan sampai ke daerah Pasar Besar, Kota Malang.

  • Rekayasa Lalin Satu Arah, Benarkah Malang Nanti Tidak Macet Lagi?

    Kemacetan Malang kian parah dari tahun ke tahun hingga dinobatkan menjadi kota macet keempat di Asia tahun 2016, tentu harus segera ditanggani. Upaya memudar kemacetan itu salah satunya ialah melakukan rekayasa lalu lintas satu arah.

  • Heboh Sajadah Bersalib, Ini Klarifikasi Manajemen Mal Malang City Point

    Terkait sajadah bergambar Ka'bah yang di sampingnya terdapat menara dan di atas menara tergambar sebuah benda mirip salib di Mushala Mall Malang City Poin, pihak manajemen mall akhirnya memberikan klarifikasi terkait hal tersebut.

  • Aremania Tetap Mendukung Nama Arema FC

    Terbentangnya banner yang bertuliskan "Arema Satu" banyak beredar di Kota Malang, hal itu sempat membuat resah Aremania. Pasalnya dalam Kongres PSSI beberapa waktu lalu, menyatakan Arema Indonesia dipulihkan kembali menjadi anggota dari PSSI.

  • Wali Kota Malang: Mediasi Angkutan Juga Salah Satu Moment Pembenahan

    Survey yang menempatkan Kota Malang sebagai kota termacet urutan keempat se-Asia dengan waktu yang terbuang 39,3 jam/tahun mendapatkan tanggapan dari Wali Kota Malang HM. Anton.

  • Terkait Survey Kota Malang Termacet Keempat se- Asia, Kadishub: Jangan Percaya Survey Seperti Itu

    "Ya jangan mudah percaya dengan hal seperti itu, kan ini juga bisa saja datanya juga belum jelas dari mana. Bagaimana pengujiannya, bagaimana cara surveynya, karena itu jangan mudah percaya," tandasnya disela mediasi di Balaikota.

  • Masyarakat Malang Kehilangan 39,3 Jam Per Tahun Akibat Macet

    Lembaga survei internasional INRIX menobatkan Kota Malang sebagai kota termacet keempat di Asia karena rata-rata waktu terbuang akibat macet sebesar 39,3 jam pertahun. Fakta ini tak membuat pakar transportasi Prof. Harnen Sulistio, M.Sc, Ph.D terkejut.

  • Delapan Spanduk Provokatif Terkait Polemik Angkutan Online Diturunkan Satpol PP

    Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang telah mencopot adanya spanduk yang dinilai provokatif terkait polemik permasalahan angkutan online di Kota Malang, Senin (27/02/17).

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top