Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Peristiwa

APMB: Kami Ingin Jokowi Cabut Kenaikan BBM, Listrik dan PNPB

Penulis : Imam Syafii - Editor : Lazuardi Firdaus

13 - Jan - 2017, 12:29

Ratusan mahasiawa yang tergabung dalam APMB melakukan aksi demo di depan Kantor DPRD Kota Malang (Foto: Imam Syafii/ MalangTIMES)
Ratusan mahasiawa yang tergabung dalam APMB melakukan aksi demo di depan Kantor DPRD Kota Malang (Foto: Imam Syafii/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Aksi ratusan demo dari Aliansi Mahasiswa Malang Bersatu (APMB) di Kantor DPRD Kota Malang. Mereka mewakili seluruh rakyat Insonesia, agar pemerintah mencabut kebijakan kenaikan BBM, tarif subsidi listrik, kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pencabutan PP Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 72.

Humas APMB, Didik Aprilianto mengatakan kebiakan rezim Jokowi untuk menaikkan harga BBM yang diumumkan pada Kamis (5/12/17) lalu, mendapat kritikan pedas dari rakyat Indonesia. 

Baca Juga : Beda Aturan Luhut Vs Terawan Soal Ojol di Masa PSBB, Jokowi Diminta Turun Tangan

"Saya menilai kebijakan yang dilakukan  Presiden Jokowi adalah kebijakan yang menindas rakyat. Kenaikan tarif BBM ini yang keempat kalinya," kata Didik saat demo berlangsung. 

Dia menjelaskan kenaikan tarif BBM semasa pemerintahan Jokowi yaitu pada 17 November 2014, 28 Maret 2015, 1 Oktober 2015, dan terakhir 05 Januari 2017. 

"Usai Jokowi mengumumkan kenaikan BBM, selang sehari menaikkan regulasi baru tarif PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia," tegasnya. 

Dengan aturan tersebut, terdapat kenaikan tarif untuk sejumlah biaya administrasi kendaraan. "Tentu kebijakan ini sangat jelas berdampak buruk pada masyarakat kelas bawah," tuturnya. 

Kemudian, awal tahun Kementerian ESDM mencabut subsidi listrik berdaya 900 VA. Dia menilai pencabutan subsidi listrik yang diberikan kepada masyarakat tidak tepat sasaran.

"Jadi kebijakan itu akan menjadi sengsara rakyat yang kurang mampu. Karena upah setiap bulannya akan tersedot pada kebutuhan listrik dan kebutuhan ekonomi lainnya yang semakin mahal harganya," ujarnya. 

Baca Juga : Sempat Dilarang, Pemerintah Akhirnya Izinkan Ojol Angkut Penumpang, Ini Syaratnya

Sementara itu, Mulyanto, Anggota Dewan Komisi A DPRD Kota Malang saat menemui para pendemo mengatakan intinya pihaknya sepakat dengan dukungan dari mahasiswa terkait pergantian rezim tersebut. 

"Kami selaku bagian dari masyarakat sangat mendukung dari aksi mahasiswa yang membela rakyat," kata Mulyanto di hadapan ratusan pendemo. 

Tentang pergantian kebijakan rezim itu, menurut dia seharusnya pemerintah memiliki jalan lain untuk meningkatkan perekonomian rakyat. 

"Kalau bisa pemerintah lebih detil menilai kondisi perekoniam rakyat saat ini," katanya. 


Topik

Peristiwa


Bagaimana Komentarmu ?


JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Malang Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Imam Syafii

Editor

Lazuardi Firdaus