Kontroversi Lowongan Kerja Karaoke De Master

Dewan Setengah Hati Sikapi Kontroversi Lowongan Kerja Karaoke De Master

Anggota DPRD Kabupaten Malang akhirnya menanggapi kasus loker Karaoke De Master Kepanjen, Senin (09/01) (Foto: Nana/ MalangTIMES)
Anggota DPRD Kabupaten Malang akhirnya menanggapi kasus loker Karaoke De Master Kepanjen, Senin (09/01) (Foto: Nana/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Hampir sepekan permasalahan Lowongan Kerja (loker) Karaoke De Master di Jl. Panglima Sudirman No. 01 Malang yang mensyaratkan pemandu lagu atau purel bisa minum alkohol diberitakan MALANGTIMES. 

Baca juga: Loker Karaoke De Master Syaratkan Calon Purel Bisa Minum Alkohol (31/12/2016) 

Sejak berita itu mencuat ke publik, masyarakat mulai berteriak. Komentar keras bermunculan yang intinya meminta Pemkab Malang bertindak tegas menyikapi persoalan ini.   

Sebelumnya, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Malang terang-terangan dan tegas meminta Pemkab Malang mencabut izin operasional karaoke ini.

Sebab, lembaga kemasyarakatan terbesar di Indonesia ini menilai lowongan kerja Karaoke De Master yang diumumkan ke publik lewat media sosial itu tidak sejalan dengan norma-norma agama dan sosial serta semangat Pemkab Malang yang mulai getol akan mengembangkan wisata halal di wilayah yang dihuni lebih dari 2 juta penduduk ini.  

Ironisnya, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang justru  mendadak kompak tutup mulut dan terkesan setengah hati serta terlihat enggan menyikapi kasus ini.

Bahkan, meskipun didesak MalangTIMES agar mau menjalankan fungsinya sebagai pemegang amanah raykat dengan bertindak tegas menyikapi kasus yang melukai hati rakyat khususnya warga Kabupaten Malang ini mereka hanya bisa berkomentar singkat dan terkesan sangat normatif. 

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi Demokrat-Hanura, Hadi Mustofa misalnya mengaku masih akan melihat ke lokasi bersama-sama Komisi A. 

"Kita akan secepatnya ke sana dan menanyakan kepada manajemen De Master tentang loker tersebut," kata Hadi Mustofa yang juga menyatakan permasalahan ini mencuat karena loker di tayangkan ke publik dan telah ramai menuai protes dari masyarakat.

"Hal ini melukai masyarakat di luar komunitas tersebut. Kita akan musyawarahkan dahulu nanti di komisi untuk menyikapi permasalahan tersebut," katanya kepada MALANGTIMES di pelataran depan Gedung DPRD, Senin (9/1/2017) sore.

Baca juga: PCNU Kab. Malang : Loker De Master Melanggar Etika Agama (31/12).

Namun secara detail Hadi Mustofa belum bisa memastikan apakah nanti akan dilakukan sidak bersama-sama ke lokasi Karaoke De Master atau pihak manajemen dipanggil ke DPRD untuk menjelaskan hal tersebut.

"Sekali lagi kita masih akan musyawarah, Insyaallah sudah kita agendakan juga. Tanggal 01 Februari sudah bisa ditindaklanjuti," kata Gus Tof, panggilan akrab Hadi Mustofa.

Sikap berbeda ditunjukkan, Zia'ul Haq anggota Komisi A DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi Gerindra.

Mantan aktivis anti korupsi ini  seakan benar-benar tidak ingin bersentuhan dengan masalah ini. "Sudah sama seperti pernyataan dari Gus Tof Komisi B," katanya singkat. 

Sementara, Ketua Komisi B Kusmantoro Widodo juga belum bisa memberikan keterangan atas hal tersebut.

Setelah MALANGTIMES mencoba menelpon dan mengirim pesan singkat Whatsapp (WA) sejak tanggal 02 Januari 2017 hingga saat ini belum ada respons dan jawaban.

Terkait kepemilikan Karaoke De Master, dewan juga menyatakan tidak mengetahuinya secara pasti, meskiun ada kabar santer berhembus, salah satu anggota DPRD Fraksi PDI-P Kabupaten Malang berinisial B adalah salah satu pemilik saham di tempat karaoke ini.

"Untuk masalah itu saya benar-benar tidak mengetahuinya, nanti kita coba klarifikasi dan musyawarahkan," ujar Gus Tof.

Pewarta : Dede Nana
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top