Legalisir dan Pengurusan Berkas untuk Siswa SMA/SMK akan Ditangani UPT

Para Siswa SMKN 1 Malang (Foto: Anggara Sudiongko/ MalangTIMES)
Para Siswa SMKN 1 Malang (Foto: Anggara Sudiongko/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Mulai Januari 2017 ini, pengelolaan SMA dan SMK sudah menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Jatim.

Untuk mempermudah dan  memperlancar  proses peralihan pengelolaan ini, setiap kota dan kabupaten akan dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Kabid Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Malang, Suyitno mengatakan fungsi UPT itu ialah membantu pelayanan seperti legalisir atau pengurusan berkas-berkas atau yang lainnya untuk siswa SMA dan SMK.

"UPT akan berlokasi di Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Kota Malang, meskipun nantinya akan dibentuk UPT, sistem koordinasi antara Dindik dengan Pemprov Jatim harus berjalan selaras dan sinergi, tidak serta merta menyerahkan semua pada pemprov," tandasnya.

"Nantinya manajemen tak akan seimbang kalau dilimpahkan semua ke pemprov," tambahnya

Peralihan ini sendiri berkutat seputar tiga hal yakni seperti personal, prasarana serta seputar pembiayaan.

Untuk personal berkaitan dengan siswa serta guru. Sementara, untuk prasarana berkaitan dengan infrastruktur sekolah, dan pembiayaan sendiri berkaitan langsung dengan anggaran.

Walaupun wewenang sudah berpindah ke provinsi, namun untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Dindik Kota Malang akan tetap memberikan bantuan dan akan terus melakukan koordinasi dengan Pemprov Jatim.

Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Raafi Prapandha
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top