Regulasi Parkir Lemah, PAD Bocor Hingga Rp 10 Milyar per Tahun

Buyung Jaya Sutrisna, Divisi Advokasi MCW (Anggara/MalangTIMES)
Buyung Jaya Sutrisna, Divisi Advokasi MCW (Anggara/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Lemahnya regulasi terkait parkir karena tidak  diatur baik secara substansi maupun secara teknis berakibat serius pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.

"Memang masih perlu pembenahan pengelolaan dan penataan parkir yang benar-benar baik agar kebocoran anggaran tidak terjadi lagi," ujar Buyung Jaya Sutrisna, Divisi Advokasi MCW saat melakukan diskusi terkait parkir di Universitas Widyagama Malang, Rabu (19/10/2016).

Buyung juga menjelaskan, sebelumnya MCW sendiri juga telah melakukan riset di lima wilayah Kota Malang terkait  besaran pendapatan parkir di satu tempat.

"Kita sudah survei di beberapa tempat di 5 wilayah Kota Malang seperti di Taman Merjosari, Alun-alun, Kantor Pos, Blimbing, Deretan Ruko-Ruko Sawojajar Malang," terang Buyung

"Kalau dikelola secara profesional, pendapatan parkir Kota Malang hingga mencapai Rp 10 nilyar per tahun. Bayangkan, di satu tempat saja per shif jaga parkir sampai Rp 700 ribu. Dalam sehari paling rendah Rp 70 ribu bahkan bisa lebih dari itu," imbuhnya.

Buyung menegaskan jika persoalan parkir ini tidak segera diatur maka pembagian pendapatan antara juru parkir pemerintah daerah tidak akan beres, yang ada adalah kebocoran. .

"Kalau kita kalkulasikan berdasarkan setoran dari tukang parkir paling rendah Rp 50 ribu, lalu kita kalikan jumlah parkir Dinas Perhubungan sebanyak 600 titik, maka per tahun bisa sampai Rp 10 milliar, "tandasnya.

Pewarta : Anggara Sudierongko
Editor : Heryanto
Publisher : Abdul Hanan
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top