MCW Nilai Regulasi Parkir di Kota Malang Lemah

Buyung Jaya Sutrisna, Divisi Advokasi MCW saat melakukan diskusi terkait parkir di Universitas Widyagama Malang, Rabu (19/10/2016) (Foto : Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Buyung Jaya Sutrisna, Divisi Advokasi MCW saat melakukan diskusi terkait parkir di Universitas Widyagama Malang, Rabu (19/10/2016) (Foto : Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Carut marutnya persoalan parkir di Kota Malang dinilai Malang Corruption Watch (MCW) karena kurang jelasnya peraturan pengelolaan parkir dan lemahnya regulasi yang ada.

Buyung Jaya Sutrisna, Divisi Advokasi MCW saat melakukan diskusi terkait parkir di Universitas Widyagama, Rabu (19/10/2016) menjelaskan seperti Peraturan Daerah no 3 tahun 2015 terkait restribusi jasa umum yang dianggap masih memiliki beberapa persoalan.

Hal ini didapat setelah MCW melakukan investigasi dan advokasi mendalam di berbagai lokasi di Malang Raya.

"Perda yang pertama Nomor 3 tahun 2015  itu kan hanya mengatur soal restribusi. Ada juga sebenarnya perda Kota Malang yang terkait langsung dengan pengelolaan tempat parkir. Hanya saja, perda tersebut hanya mengatur tempatnya saja. Sementara, teknis penempatan parkir, dan restribusi belum ada" terang Buyung.

Oleh karenanya MCW menilai pengelolaan parkir di Kota Malang selama ini masih lemah dibidang iregulasi dan dasar hukum.

"Karena tidak ada aturan teknis tentang pengelolaan parkir maka penataan parkir selama ini sangat lemah. Oleh karena itu, kelemahan-kelemahan itu harus segera diperbaiki dan dikaji ulang secara mendalam," pungkasnya.

Pewarta : Anggara Sudiongko
Editor : Heryanto
Publisher : Abdul Hanan
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top