Trend Kenaikan Angka Kemiskinan Kabupaten Malang Patut Diwaspadai

Edi Suhartono, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten Malang. (Foto : Dede Nana/MalangTIMES)
Edi Suhartono, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten Malang. (Foto : Dede Nana/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim per Maret 2016 sebanyak 4,70 juta orang atau 12,05 persen dari total penduduk Jatim. Prosentase tersebut lebih tinggi jika dibandingkan prosentase penduduk miskin secara nasional sebesar 10,86 persen dari total penduduk Indonesia.

Angka kemiskinan di Jatim merupakan akumulasi dari berbagai kabupaten/kota yang ada, seperti di Kabupaten Malang.

Tahun 2013 trend garis kemiskinan di Kabupaten Malang  sebesar 9,08% meningkat pada tahun 2015 menjadi 10%. Padahal Bupati Malang, Rendra Kresna mencanangkan di tahun 2014 angka kemiskinan turun menjadi 8%, seperti yang dilansir okezone.com (18 April 2015).

"Di tahun 2015 angka kemiskinan  tercatat masih 246 ribu atau 10 persen dari jumlah penduduk kabupaten Malang sebanyak 2.581.000," kata Edi Suhartono, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten Malang.

Angka kemiskinan di kabupaten Malang tersebut berdasarkan dua puluh indikator yang ada di Badan Pusat Statistik. Salah satu indikator adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). 

Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan, yaitu di perkotaan Rp. 364.527 per kapita per bulan pada Maret 2016. Sedangkan di perdesaan Rp. 343.646 per kapita per bulan pada Maret 2016.

Edi Suhartono, kepala Bappeda menyatakan sebenarnya dari segi kuantitatif warga Kabupaten Malang cukup mampu, tetapi dari segi kualitas mereka masih belum bisa memenuhi atau menggugurkan 20 indikator kemiskinan.

"Penghasilan mereka yang didapat dalam setiap bulannya masih jauh dari standart yang ditetapkan BPS," lanjutnya.

Trend kenaikan angka kemiskinan tersebut, membuat orang nomor satu di Kabupaten meminta pada semua Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), untuk menuntaskan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di wilayahnya. 

"Kemiskinan tanggung jawab bersama. Kita terus dorong program kerja diseluruh SKPD untuk  penuntasan kemiskinan dengan mengalokasikan 50 persen dari total anggaran," kata Rendra Kresna. 

Dalam menanggapi himbauan Bupati, Bappeda akan membentuk UPT khusus untuk menangani kemiskinan. Sedangkan angka kemiskinan di tahun 2016 yang dilakukan oleh SKPD, kata Edi, belum bisa di laporkan.

“Nanti baru nampak dalam laporan Kabupaten Malang dalam angka pada akhir tahun. Saya yakin ada perubahan dari angka kemiskinan sekarang,” pungkas Edi.

Pewarta : Nana
Editor : Heryanto
Publisher : Raafi Prapandha
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top